Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, di dalam dalam satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) di dalam dalam berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas pada dalam Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan hambatan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang digunakan mana berisiko tidak ada ada tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri tentang keseriusan lalu upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tak melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum dapat dikatakan optimal lalu maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa orang program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada komoditas pangan olahan kemudian siap saji, kemudian Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi di dalam dalam lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan bilangan obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan bilangan bulat kasus obesitas pada sepuluhan tahun terakhir.

Bicara mengenai pencegahan kemudian penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain pada dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang digunakan dimaksud menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima dalam antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, serta Inggris yang mana sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, kemudian juga Jepang juga sudah mempunyai aturan ketat persoalan pembatasan pelanggan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini pada tiap sekolah yang dimaksud hal itu disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah yang dimaksud disebut sebagai upaya tambahan masif dalam menangani persoalan obesitas yang mana dimaksud kian memprihatinkan, terutama yang dimaksud digunakan terkait dengan aturan pembatasan makanan kemudian minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang mana dijual dalam area kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan kemudian minuman manis yang tersebut dimaksud meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang hal itu paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang tersebut digunakan enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri sudah pernah dilaksanakan berupaya untuk menekan bilangan kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi pada tingkat rakyat harus dijalani secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang tersebut sekarang ini tengah digodok pemerintah dalam menekan bilangan obesitas adalah ketentuan pajak makanan serta minuman yang tersebut dimaksud mengandung substansi olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu perniagaan pemerintah yang mana digunakan digunakan untuk menekan nomor obesitas guna mencapai bilangan SDGs 3 persen dalam dalam tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak dalam area sekolah yang mana berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor yang masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam hal registrasi barang perniagaan kecil kemudian menengah.

“Ini memang sektor yang digunakan kadang tidaklah ada tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga sekarang ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi serta berat badan, pengecekan gula darah, juga juga tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis di tempat tempat Puskesmas.