ternyata bukan cuma isapan jempol. Sejumlah negara pada tempat dunia, termasuk  sudah merasakan dampak langsung dari krisis iklim. Masalahnya, sudah cukupkah yang mana dikerjakan pemerintah buat menangkalnya?

Dampak krisis iklim yang itu sangat terasa bagi kehidupan sehari-hari di tempat dalam antaranya, cuaca ekstrem, krisis air bersih, suhu kian memanas, hingga kemarau berkepanjangan yang dimaksud memicu kebakaran hutan lalu lahan pada beberapa orang wilayah Tanah Air.

Badan Meteorologi, Klimatologi, juga Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan suhu rata-rata di dalam dalam Indonesia melonjak drastis. Untuk tahun ini saja, suhu rata-rata Indonesia naik 0,4 derajat Celsius.

Menurut BMKG, seharusnya rata-rata suhu di dalam tempat Indonesia berkisar 26,6 derajat Celsius. Nyatanya, rata-rata suhu sudah mencapai 27 derajat Celsius, bahkan suhu maksimum di dalam tempat Indonesia sudah mencapai 38 derajat Celsius.

Meningkatnya suhu panas ini juga berimbas pada kenaikan kasus kebakaran hutan juga lahan dalam Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 499 kejadian karhutla sepanjang Januari sampai Agustus 2023.

Angka itu lebih besar besar tinggi melebihi tahun-tahun sebelumnya. Menurut BNPB sejak 2020 hingga 2022, jumlah total keseluruhan kejadian karhutla selalu pada bawah 300, tapi saat ini jumlah total total kejadian karhutla sudah tembus lebih banyak lanjut dari 300.

Manis pada dalam bibir, memutar kata

Joko Widodo sudah menjabat sebagai presiden Indonesia selama dua periode, yakni pada 2014-2019 lalu 2019-2023. 20 Oktober ini menandakan sembilan tahun kepemimpinan Jokowi dalam tempat Indonesia.

Lalu, apa semata yang dimaksud hal itu dilaksanakan pemerintahan Jokowi untuk menanggulangi krisis iklim yang mana dimaksud terjadi?

Pada 2015, Indonesia jadi salah satu negara yang digunakan itu menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Di bawah perjanjian itu, negara-negara menyerahkan janji merekan untuk mengurangi emisi, yang tersebut dikenal sebagai Nationally Determined Contribution (NDC).

Pemerintah RI pun menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri kemudian 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.

Namun demikian, komitmen hal hal itu dikritik. Climate and Energy Researcher Greenpeace Indonesia Aldila Isfandari menilai komitmen itu cukup longgar melihat dari revisi yang diambil dari NDC yang digunakan sudah di-submit sebelumnya.

Tak cuma hanya itu, Aldila menilai dari sektor energi lalu juga BAU (Business As Usual) menuju 2030 masih longgar yang dimaksud hal itu menghasilkan komitmen untuk memenuhi target penurunan emisi gagal tercapai.

“Bicara mengenai gagal, sebenarnya kalau kita lihat NDC Indonesia yang mana sudah dalam submit bahwa kita bilang mau kurangi emisi kaca 29 persen dalam 2030 masih sangat tidaklah ambisius. Jadi sebenarnya komitmen ini dinilai longgar. Indonesia sudah gagal memenuhi itu,” kata Adila saat itu.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP 26 yang mana mana digelar pada dalam Glasgow, Skotlandia, 2021 silam, Jokowi menyampaikan pidatonya mengenai krisis iklim. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa perubahan iklim adalah “ancaman besar bagi kemakmuran juga perkembangan global”.

Klaim-klaim Jokowi di dalam area Pidato Perubahan Iklim (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)